Prabowo Subianto: Yang Demo Belum Baca Omnibuslaw!

Menteri Pertahanan (Menhan)Prabowo Subianto angkat bicara mengenai aksi demonstrasienolak UU Cipta Kerja yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Prabowo yakin ada kekuatan asingdi balik aksi demonstrasi yang berujung anarkis. Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga mengatakan, ada negara negara tertentu yang tidak pernahingin situasi di Indonesia aman dan kondusif.

"Ada negara negara tertentu di dunia yang tidak pernahsuka Indonesia aman dan maju. Kadang kadang tokoh tokoh kita lihat, benar, dia yakin dia benar dandia, tapi dia lakukan sesuatu. Dan dia tidak sadar sebenarnya ini permainan orang lain," ucap Prabowo. Prabowo mengatakan banyak hoaks bertebaran soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, banyak yang belummembaca hasil Omnibus Law Cipta Kerja. "Yang demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu, danbanyak hoaks. Hoaks dimana mana, seolah olah ini tidak ada, itu tidak ada, dikurangi. Saya ingin beriperingatan hoaks ini, ada yang ingin ciptakan kekacauan," ujarnya.

Prabowo juga menyoroti aksi pembakaran dalam demo menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. "Sayanggak yakin ya itu dari para mahasiswa dari para pemuda. Pasti ada dalangnya. Ini pasti anasir anasir,ya kan. Anasir yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot bakar milik rakyat. Demokrasi itu boleh demo. Masak bakar milik rakyat? Benar nggak? Kalau sudah begitu kita harus waspada. Inisikap saya," jelas Prabowo. "Masak menganjurkan anak anak muda itu untuk demo? Saya lihat banyak nggak pakai masker dankalau pakai masker pun kita bersentuhan dengan kawannya terlalu deket, ini kan sebetulnya Andamencelakakan anak anak kita. Ini yang dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya prihatin.Ini lagi (masa Covid)," ujarnya.

"Kita coba, kalau nanti UU ini tidak bagus, kalau pelaksanaannya tidak baik ya bawalah ke judicial review, bawalah ke Mahkamah Konstitusi. Sudah berkali kali kok dalam sejarah terjadi," kata Prabowolagi. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan, DPR memiliki 7 hari kerja sejak disahkan dalampembicaraan Tingkat II untuk melakukan proses editing terhadap suatu UU, termasuk Omnibus LawCipta Kerja. "Waktu 7 hari kerja merujuk pada pasal 1 butir 18 tata tertib DPR yang dimaksud hari kerjaada Senin sampai Jumat," kata Azis kemarin.

Adapun, total keseluruhan halaman UU Cipta Kerja sebanyak 812 halaman setelah melalui proses editing. "Total jumlah pasal dan kertas halaman sebesar 812 halaman berikut Undang Undang danpenjelasan Undang Undang Cipta Kerja. Kalau sebatas Undang Undang Cipta Kerja hanya 488halaman ditambah penjelasan jadi 812 halaman," ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *